Jasa SEO – Sebelum tempati gedung Balai Kota Medan Merdeka Selatan, pusat pemerintahan kota Jakarta alami seringkali perpindahan tempat. Saat Stad Batavia dibuat pada tahun 1905, dan menjadi Gemeente Batavia, kantor pemerintahannya berada di De Oude Stadhuis, yaitu bangunan kuno era ke-18 di Stadhuisplein ( Saat ini Taman Fatahillah serta diketahui jadi Museum Riwayat Jakarta). Karena perubahan kota Batavia yang ke arah selatan serta berpusat di Weltevreden, kantor Gemeente Batavia jadi benar-benar jauh dari pusat kota.
Tips Merawat Mobil Dengan Benar
Oleh karenanya, banyak kantor pemerintahan yang pada akhirnya geser ke Weltevreden. Kantor Balai Kota juga demikian. Yang sebelumnya terdapat di Oud Batavia selanjutnya geser ke Tanah Abang West (saat ini jalan Abdul Muis no.35, Jakarta Pusat) pada tahun 1913. Selanjutnya tahun 1919 geser ke Koningsplein Zuid (Saat ini Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat).[1] Mengenai bangunan No. 8 dipakai jadi kantor serta tempat tempat tinggal Residen Jawa Barat, sedang bangunan No. 9 dipakai untuk Gemeentehuis Batavia serta rumah tempat tinggal Burgemeester. Selanjutnya bangunan no. 9 jadi kantor Balai Kota seutuhnya sesudah rumah tempat tinggal Burgemeester dibuatkan di samping Bisschopplein (saat ini Jl. Suropati No. 7, Jakarta Pusat). Pada tanggal 1 Oktober 1926, Gemeentehuis Batavia ditukar jadi Stad Gemeentehuis Batavia sampai waktu pemerintahan Jepang.
Waktu Pendudukan Jepang sampai Pergolakan Revolusi Indonesia
Pada saat pendudukan Jepang (1942-1945) gedung itu untuk kantor Jakarta Tokubetsusi dengan kepala pemerintahannya disebutkan sityoo. Sesudah Indonesia Merdeka, kantor pemerintahan kota ini bertukar nama jadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta. Selain itu, kantornya disebutkan Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan Wali Kota pertama Soewirjo.
Pada 21 Juli 1947, gedung pemerintah itu kembali alami pergolakan. Tidak cuma pergantian nama, pemerintahan di Jakarta juga tidak bisa berjalan. Wali Kota Soewirjo dan beberapa petinggi Jakarta diamankan serta diusir oleh pemerintahan Belanda yang waktu itu belum mengaku Kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945. Pada 9 Maret 1948, Belanda membuat pemerintahan Pre-Federal untuk gantikan pemerintahan awalnya serta jadikan Jakarta jadi Ibu Kota Negara. Nama pemerintahan Kota Jakarta juga kembali dirubah jadi Stad Gemeente Djakarta. Nama berikut yang pada akhirnya dipakai sampai Pemerintah Kerajaan Belanda mengaku kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949.
Perubahan Sesudah Pergolakan Revolusi Indonesia
Semenjak 31 Maret 1950, Soewirjo kembali diangkat jadi wali kota serta Kota Jakarta berkedudukan jadi Kotapraja Djakarta. Seputar tahun 1954 waktu pemerintahan Wali kota Soediro, kantor Balai Kota diperluas dengan menambahkan gedung No.8. Dengan begitu kantor Balai Kota DKI Jakarta tempati dua gedung, yaitu Jl. Medan Merdeka Selatan No.8 serta 9.
Gedung Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda yang ada pas di samping Gedung Balai Kota jadikan jadi kantor pemerintahan. Gedung itu dipakai jadi kantor pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Gotong Rojong. Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda juga dipindahkan ke Jalan Medan Merdeka Barat jadi substitusinya.
Perubahan seterusnya
Gedung Blok G yang dipakai jadi kantor administratif di kompleks Balai Kota DKI Jakarta
Tahun 1960, yaitu pada saat jabatan Sumarno, Kota Jakarta memperoleh posisi spesial jadi satu tingkat dengan Wilayah Swantantra Tingkat I. Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja juga dirubah jadi Pemerintah Wilayah Chusus Ibu Kota (DCI) Djakarta. Kepala pemerintahannya juga tidak disebutkan wali kota, tapi ditukar jadi gubernur. Serta pada 1964, Jakarta juga sah jadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seterusnya, pada 1969, kompleks Balai Kota alami peningkatan lokasi. Pemerintah DCI Djakarta membuat Gedung Blok C (Balai Agung) untuk ruangan sidang DPRDGR. Sedang untuk ruangan sekretariat DPRD serta ruangan kerja Sekretariat Wilayah dibuat gedung blok F sekitar empat lantai.
Pada 1972, nama Pemerintah DCI Djakarta dirubah jadi Pemerintah Wilayah Spesial Ibu Kota (DKI) Jakarta sebab pemberlakukan ejaan yang disempurnakan (EYD). Pada tahun yang sama, pemerintah DKI membuka gedung di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomer 9 serta membangunnya jadi satu gedung baru berlantai 24 yang sekarang dihuni oleh beberapa petinggi tinggi di DKI serta diketahui (baca : Jasa SEO Jakarta Profesional, Murah: IDR 1 Jt / bulan) dengan Gedung Blok G. Pembangunan gedung itu ditujukan jadi project percontohan buat pembangunan gedung-gedung tinggi yang lain di Jakarta. Tidak itu saja, pembangunan Gedung Blok G dipakai jadi referensi untuk membuat ketentuan tentang pembangunan gedung-gedung berlantai di DKI.